BANDUNG - Meski menuai kontroversi, pemerintah tetap bersikukuh menggelar Ujian Nasional (UN). Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, usai bersilaturahmi dengan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan, Rabu (16/12/2009).

"Jadi temanya sekarang adalah ujian nasional yang baik dan jujur. Ujian nasional tetap dilaksanakan dengan syarat prestasi dan jujur," kata M Nuh, kepada wartawan.

Menurut M Nuh, terkait keputusan MA, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah ahli hukum dari Unpad, UI, Unair, dan UGM. Setelah ditanyakan soal keputusan MA, kata dia, ahli hukum tersebut mengatakan pemerintah bisa tetap menjalankan UN.

"Kami tanya, tolong dikaji keputusan MA. Jawabannya, jalankan terus," kata M Nuh.

M Nuh lantas membicarakan awal mula ujian nasional digelar. Menurutnya, sebelum merdeka sampai tahun 1971, sudah ada ujian negara. Yang lulus, kata dia, hanya 30-40 persen.

"Karena yang lulus sedikit, yang tinggal di kelas jadi banyak. Maka, muncul kemudian kebijakan ujian sekolah. Kemudian ada Ebtanas, kombinasi antara ujian negara dengan ujian sekolah," kata M Nuh.

Persoalan kemudian muncul dalam Ebtanas. Meski anak itu lulus, kata M Nuh, dalam 10 tahun ditemukan fakta, nilai rata-rata siswa yang lulus Ebtanas rata-rata 3.

"Maka nilai itu dipakai menjadi passing grade dan terus meningkat, sekarang menjadi 5,5," kata M Nuh.
(hri)