Menyusu di APBD, Klub Sepakbola Rawan Politisasi
JAKARTA - Politisasi dalam pertandingan sepakbola sepertinya sulit dipisahkan. Pasalnya, ketergantungan klub sepakbola terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat besar.
“Karena dibiayai APBD pula, klub tidak berusaha untuk mandiri secara financial. Klub juga rawan poltisasi oleh elit politik local. Klub sepaka bola menyusu terus dengan APBD. Seharusnya kan tidak,” kata koordinator ICW Danang Widoyoko saat diskusi di Kantor ICW, Jakarta, Sabtu (8/1/2011).
Berdasarkan studi yang dilakukan ICW manajemen klub sepakbola tidak memiliki keprofesionalan.
“Coba lihat saja ketua umumnya dijabat oleh walikota dan manajernya anak walikota. Terlihat manajemen bukan ahli di sepakbola, sebut saja politikus, birokrasi, dan TNI yang berada di dalamnya,” paparnya.
“Karena banyak jabatan ganda inilah berpotensi menimbulkana konflik kepentingan. Di banyak Negara, sepakbola sudah menjadi industri, namun di Indonesia belum seperti itu,” tuturnya.
(Kemas Irawan Nurrachman)
