Anas Yakin Tak Akan Ada Pemakzulan Presiden
DENPASAR - Partai Demokrat tidak khawatir putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kuorum 3/4 untuk penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, bakal membuka pintu pada pemakzulan Presiden.
"Kami sangat memahami bahwa putusan MK tidak ada yang aneh. Justru putusannya adalah untuk mencocokkan antara ketentuan di konstitusi dengan Undang-Undang," ujar Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di sela-sela Musda II DPD Partai Demokrat Provinsi Bali di Sanur, Denpasar, Jumat (14/1/2011).
Karena itulah pihaknya meminta agar putusan tersebut jangan dipandang sebagai sesuatu yang mengancam kehidupan politik di Tanah Air, terlebih bagi partainya. "Putusan MK janganlah dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan," ujarnya mengingatkan usai membuka Musda yang dihadiri pula Sekjen DPP PD Eddie Baskoro Yudhoyono dan anggota Dewan Pembina Jero Wacik.
Baginya, putusan tersebut jangan juga dianggap sesuatu yang akan membuat politik di Indonesia bakal menjadi hiruk pikuk dan tidak terkontrol. "Saya masih yakin, semua partai lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan urusan partai," katanya didampingi Ketua DPD PD Bali IGB Alit Putra.
Ditanya apakah isu pemakzulan yang tengah bergulir pasca putusan MK, Anas menegaskan bahwa Koalisi parpol yang digalang Demokrat tidak akan terpengaruh. "Tetap solid, kokoh, sebab kami menyadari bahwa koalisi yang dibangun secara sadar dan punya komitmen yang tinggi untuk mengawal kinerja pemerintahan selama lima tahun agar lebih baik lagi,” tegasnya.
Dengan gaya ringan, Anas berseloroh bahwa mimpi politisi bukanlah untuk melakukan pemakzulan seperti terhadap kepala daerah. "Mimpi politisi bukan pemakzulan melainkan pemakmuran di daerahnya," ucapnya. "Impian politisi adalah bagaimana bisa bekerja terbaik memberi manfaat bagi kepentingan rakyat.”
Dia mengingatkan jika politisi sibuk dengan isu melakukan impeacment, hal itu bisa melahirkan konflik dan pertengkaran di ranah politik. Jika sudah begitu maka akan merugikan citra partai dan politisi. "Rakyat akan semakin memahami profesi politisi adalah profesi yang tidak mulia," tutupnya.(ful)
(M Budi Santosa)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
