Menteri Agama Dinilai Tak Netral Soal Konflik Agama
JAKARTA - Pemerintah dinilai berlaku tidak netral dalam menangani konflik beragama antara warga dan jemaah Ahmadiyah.
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, setiap orang harus diberikan ruang oleh negara untuk meyakini keyakinan yang dianggap benar.
"Termasuk tidak meyakini agama sekali pun. Ruang itu yang mestinya terekspresi dalam kebijakan negara. Sehingga negara ini bisa netral menghadapi konflik-konflik berbasis agama," katanya dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (7/2/2011).
Ifdhal menambahkan, ketika terlibat dalam konflik agama, seharusnya pemerintah bersikap netral. Menteri Agama, Suryadharma Ali harus lebih proporsional dalam menyatakan sikap, bukan karena dia melindungi warga negara dengan berbagai macam keyakinan.
"Dia mengayomi banyak orang sekarang. Bukan lagi mengayomi konstituennya dia, tapi dia mengayomi warga negara Indonesia yang berbagai macam kepercayaan suku bangsa agama," tambahnya.
Seperti diketahui, Suryadharma Ali sering memberi pernyataan yang berpihak dalam menyikapi konflik jemaah Ahmadiyah dengan warga. Dalam catatan okezone, SDA pernah mendukung pembubaran Ahmadiyah karena dianggap sumber permasalah konflik.
Langkah tersebut diambil sebagai jalan keluar karena keyakinan mereka dianggap menyimpang. Kemudian, SDA meminta Ahmadiyah menanggalkan ke-Islaman mereka.
Hal ini berarti Ahmadiyah tidak bisa lagi menggunakan masjid sebagai tempat ibadahnya, Alquran sebagai kitab sucinya, dan sejumlah simbol Islam dalam keyakinan dan peribadatan aliran ini.
(TB Ardi Januar)
