JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie berkeras bahwa rencana pembangunan Gedung baru DPR, yang memakan anggaran lebih dari Rp1 triliun itu, sebagai representasi keinginan rakyat.

Menurut Marzuki, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tak berhak mempermasalahkan rencana itu, lantaran DPR dipilih oleh rakyat.

“DPR ini hasil representasi rakyat yang resmi melalui pemilu langsung. LSM ini melalui pemilihan enggak pengurusnya? Enggak bisa dong mempermasalahkan keinginan rakyat,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2011).

Mantan Sekjen Partai Demokrat ini menambahkan, pendapat DPR tidak bisa ditentang oleh pendapat LSM yang juga mengatasnamakan keinginan rakyat.

“Masa hasil pemilu dilawan sama LSM dan NGO yang tumbuh dan berkembang tidak jelas. DPR representasi rakyat lho, jangan mengatasnamakan rakyat lah. DPR itu resmi representasi rakyat,” katanya.

Tak hanya itu, Ketua DPR juga menuding LSM justru memutarbalikkan fakta dengan mengklaim menyampaikan keinginan rakyat.

“Jangan diputarbalikan dong. Aneh kalau ada yang mengklaim dia wakil rakyat. Kalau mengaku mewakili sebagian masyarakat, baru tidak apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bersama LSM-LSM yang tergabung dalam Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan berencana menggugat DPR atas kebijakannya meneruskan proyek gedung baru DPR.

Menurut Sekjen Fitra Yuna Farhan, DPR seperti berlagak tuli dengan tidak menggubris berbagai penolakan rakyat melalui aksi atau pernyataan di media. “Makanya kita coba melakukan langkah hukum dengan melakukan gugatan pada DPR," ujar Yuna kemarin.

(ded)