Jaksa Tak Bisa Kasasi, Prita Harus Dibebaskan

JAKARTA - Ketua Komisi Hukum DPR Benny K Harman menegaskan, putusan kasasi terhadap terpidana kasus pencemaran nama baik Prita Mulyasari harus dibatalkan demi hukum.
 
Alasannya, jaksa tidak bisa mengajukan kasasi atas putusan bebas murni di pengadilan tingkat pertama sesuai Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 
"Absolutely jaksa tidak bisa mengajukan kasasi atas putusan bebas murni," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/7/2011).
 
Menurut dia, kasus kasasi terhadap Prita terjadi karena jaksa menggunakan dasar tindakan hukum atau yurisprudensi yang dilakukan jaksa pada banyak kasus pidana. "KUHAP jelas-jelas menyatakan putusan bebas murni tidak boleh diajukan upaya hukum lagi dan ini pelanggaran oleh kejaksaan," kritik dia.
 
Karena itu, politikus Partai Demokrat ini menyarankan agar Prita segera mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan kasasi. "Harus dilakukan PK untuk membatalkan putusan itu," sambungnya.
 
Persidangan kasus Prita dimulai tahun 2009 ketika dia dituduh mencemarkan nama baik karena mengirimkan surat elektronik berisi keluhan terhadap pelayanan medis RS Omni Tangerang. Hakim memutus Prita bebas karena tidak terbukti melakukan pidana yang disangkakan.
 
Namun di tingkat kasasi, hakim MA kemudian memenangkan gugatan jaksa di Pengadilan Negeri Tangerang. MA menghukum Prita enam bulan penjara dengan masa percobaan selama setahun.
 
Selain itu Benny meminta Jaksa Agung Basrief Arief menginstruksikan jajarannya agar tidak mengajukan kasasi terhadap putusan bebas murni sesuai ketentuan KUHAP.
 
"Saya juga minta Ketua MA Harifin A Tumpa mengeluarkan kebijakan hukum menolak upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas murni yang diajukan jaksa," katanya.
(teb)

Berita Selengkapnya Klik di Sini