DPR: Jangan Tolerir Referendum Papua!
JAKARTA - DPR meminta pemerintah bertindak tegas atas munculnya gerakan tuntutan referendum atau jajak pendapat untuk kemerdekaan Papua. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan di Papua untuk menghindari meluasnya gerakan referendum di masyarakat.
"Gerakan-gerakan yang menuju referendum kita nilai sebagai gerakan provokatif. Kami meminta pemerintah dengan tegas menolaknya," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/8/2011).
Priyo juga menyesalkan gejolak sosial yang berujung pada rentetan peristiwa penembakan warga sipil yang diduga dilakukan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Saya kecewa ada sekelompok orang yang kemungkinan dimotori OPM melakukan serangan. Saya meminta aparat untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas," sambungnya.
Selain itu, Priyo mendesak pemerintah memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Alasannya, anggota parlemen Inggris ikut memfasilitasi Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris. Para pengacara inilah yang mengusulkan referendum Papua.
"Pemerintah saatnya menunjukkan ketegasan sikap. Belum ada tindakan konkret untuk menangani masalah ini. Penyelesaian Papua seperti ad hoc selama ini, tidak boleh seperti itu," tegas Priyo.
Politikus senior Partai Golkar ini berharap pemerintah mengoptimalkan otonomi khusus bagi Papua. "Otsus adalah formula terbaik untuk menjawab berbagai persoalan Papua. Masyarakat Papua asli dan pendatang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari republik ini," imbuh dia.
(Dede Suryana)
