Demokrat: Partai Tidak Boleh "Ancam" Presiden
JAKARTA- Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa mengatakan cara berpikir negatif atau tidak sehat tidak boleh ada di alam demokrasi, apalagi datangnya dari partai-partai peserta koalisi.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi ancaman yang dilontarkan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta.
"Partai itu tidak ada di poisisi mendesak SBY, mendorong maupun mengancam. Jadi sebenarnya partai itu tidak ada kewenangan karena semua kewenangan presiden, hak preogratif presiden," kata Saan di Gedung DPR, Jumat (7/11/2011).
Menurut Saan, presiden punya kewenangan untuk menentukan menteri mana yang layak diganti dan menteri mana yang layak dipertahanakan.
"Reshuffle tentu untuk peningkatan kinerja dan bukan berpikir seakan-akan ini kepentingan pemilu 2014. Jangan-jangan partai yang berpikir seperti itu malah melakukan apa yang dia pikirkan. Yang saya tahu hanya ada satu parpol saja yang berpikiran negatif. Sedangkan partai lain tidak berpikir seperti itu," ucapnya tanpa menyebut nama partai itu.
Seperti diketahui, Anis Matta mengakui partainya memiliki dua kontrak politik dengan SBY, pertama kontrak partai gabungan koalisi dan kontrak khusus. Atas dasar kesepakatan khusus itu, Anis meyakini Presiden SBY tidak akan mengganti menteri-menteri dari PKS.
"Karena kita punya kontrak sendiri berbeda dengan partai lain. Kontrak khusus ini berbeda dari kontrak koalisi. Isi kontraknya rahasia, kalau ada reshuffle baru akan kita buka," katanya.
(Carolina Christina)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
