Usman Hamid Pertanyakan Kredibilitas Menkum HAM Baru
JAKARTA - Aktivis KontraS Usman Hamid menilai, masyarakat jangan berharap banyak kepada Menteri Hukum dan HAM yang baru Amir Syamsudin.
Menurutnya, Amir yang merupakan kader Partai Demokrat (PD) tentu akan mengeluarkan kebijakan yang lebih mewakili kepentingan partai penguasa.
"Dalam pengalaman sebelumnya ada beberapa kebijakan Menkum HAM, misalnya berupa remisi terhadap koruptor itu kelihatan berpihak dengan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan," kata Usman di Jakarta, Sabtu (22/10/2011).
Selain itu, lanjut Usman, Menkum HAM sebelumnya juga berkali-kali memberikan remisi terhadap sejumlah orang seperti Policarpus maupun Aulia Pohan.
"Jadi ada potensi bahwa ke depan Kemenkumham lebih menjaga kebijakan-kebijakan yang memang menguntungkan Partai Demokrat atau setidak-tidaknya tidak mengambil kebijakan yang dapat merugikan kepentingan Partai Demokrat," terang Usman.
Ditambahkan Usman, keberadaan Denny Indrayana sebagai wakil menteri mungkin bisa menjaga agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai yang diharapkan publik. Hal itu dikarenakan latar belakang dan pengetahuan hukum luas yang dimiliki Denny.
Meski demikian, semuanya bergantung kepada Presiden sebagai pengambil keputusan (decision maker) tertinggi.
"Tapi pengalaman selama ini, Denny tidak bisa keluar dari garis kebijakan presiden. Jadi apapun yang dilakukan oleh menteri atau wakil menteri, kalau kuncinya tidak dibuka di level presiden maka tidak bisa terjadi apa-apa," kata Usman.
"Jadi jangan kita punya banyak harapan bahwa menteri-menteri ini punya terobosan-terobosan kecuali ada kehendak politik oleh presiden. Misalnya presiden memberikan arah lebijakan yang jelas ke depan Kemenkum HAM harus memprioritaskan RUU yang berpihak ke masyarakat," lanjutnya
RUU yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat dikesampingkan. Itu bisa dari garis dalam kebijakan presiden.
“Apakah itu juga ada dalam kebijakan Amir Syamsuddin ya kita tunggu saja. Tapi sejauh ini saya belum melihat, atau dalam hal lain kinerja Denny saya rasa tidak maksimal karena lebih mengambil peran sebagai jubir presiden dari pada mengikuti garis-garis hukum yang ada, meskipun saya bisa mengerti dia bawahan presiden," tutupnya.
(Kemas Irawan Nurrachman)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
