JAKARTA- Sekertaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh menyebut proyek absensi elektronik anggota dewan mencapai Rp4 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk membeli mesin pemindai sidik jari termasuk peralatan pendukung lainnya.
"Harganya sangat tergantung model yang dipakai, tergantung model apa yang dipakai. Kalau yang sederhana itu murah, tapi kalau plus integration visitor managemen, bisa lebih bagus," ujar Nining di gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/11/2011).
Rencananya DPR akan memasang 16 finger print di sekitar ruang paripurna gedung Nusantara II.
Sementara itu, Kabag Perawatan Gedung Setjen DPR, Soemirat mengatakan mahalnya biaya proyek ini tergantung kecanggihan alat yang hendak digunakan.
"Itu varian, andaikata hanya finger print saja, tak sampai Rp400 juta saja. Masalahnya kita inginkan ada integrasi visitor managemen, kemudian ada flat barrier, parabola CCTV, server, dan monitor. Itu komplit sekali. Kalau komplit sampai Rp4 M," jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menolak rencana pembelian mesin pemindai sidik jari untuk absensi anggota dewan.
Menurut Pramono, sistem absensi elektronik tidak akan berpengaruh banyak terhadap kedisiplinan anggota dewan."Mau dikasih alat secanggih apapun kalau tidak ada kesadaran tidak akan berpengaruh banyak," kata Pramono.
Dia menjelaskan, ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat alat kelengkapan atau paripurna bisa jadi dikarenakan benturan jadwal. "Mungkin saja sedang melakukan pengawasan, melakukan penyerapan aspirasi, jadi tidak selalu ada di ruang sidang," sambungnya.
(Stefanus Yugo Hindarto)