Penembakan di Bima Cermin Arogansi Kekuasaan
JAKARTA - Ketum Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengecam keras tindakan brutal aparat keamanan yang penembakan terhadap pengunjuk rasa di Bima, Nusa Tenggara Barat.
"Tindakan tersebut mencerminkan tirani dan arogansi kekuasaan, dari negara dan aparat negara yang tidak melindungi rakyatnya," kata Din dalam siaran pers tertulisnya pada Minggu (25/11/2011).
Lanjutnya, bentrok di Bima berpangkal pada kebijaksanaan pemerintah yang tidak bijak, tidak berpihak kepada rakyat dan hanya membela kepentingan pengusaha.
"Seyogyanya aspirasi rakyat diperhatikan dan dipertimbangkan melalui dialog-dialog intensif dan persuasif," tegasnya.
Tindakan aparat keamanan, kata dia, yang melakukan penembakan hingga menewaskan dua orang warga sipil merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diproses melalui jalur hukum secara berkeadilan.
"Kami meminta Presiden SBY untuk tidak tinggal diam dan mendesak Kapolri untuk bertaggung jawab," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya dua orang yakni Arief Rachman (18) dan Syaiful (17) tewas dan 22 orang terluka dalam bentrokan warga dengan aparat keamanan di Bima. Bentrok tersebut berawal dari enggannya warga untuk meninggalkan Pelabuhan Penyebrangan ASDP Sape yang sudah diduduki sejak Senin 19 Desember lalu.
Polisi yang berjumlah sekira 300 personel awalnya melakukan upaya persuasif untuk meminta warga yang menolak pertambang di milik PT Sumber Mineral Nusantara untuk membuarakan diri.
Diduga upaya tersebut mengalami jalan buntu, petugas yang berasal dari Brimob Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumba, Kabupaten Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Gegana dari Brimob Matara langsung melakukan upaya pembubaran paksa.
Alhasil bentrok antar warga dengan polisi tidak terhindarkan. Dalam tuntutannya, massa meminta agar Bupati Bima Ferry Zulkarnaen untuk mencabut izin pertambangan seusai degan SK 188 tentang izin pertambangan. Namun Ferry mengaku tidak bisa mencabut izin tersebut dan hanya bisa dilakukan penghentian eksplorasi selama setahun.
Upaya persuasif yang dilakukan aparat kepolisian dan pemerintah Bima, NTB tidak berbuah hasil. Hingga akhirnya pada Senin 19 Desember lalu warga menutup Pelabuhan Sape.
Alhasil aktivitas di pelabuhan selama hampir sepekan lumpuh. Sejumah kendaraan yang ada di dalam kapal penyeberangan tidak bisa keluar dari pelabuhan akibat pendudukan pelabuhan oleh massa. (tri)
(Amril Amarullah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
