Dianggap Arogan, Presiden Diminta Tegur Pangdam Jaya
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai panglima tertinggi TNI menegur dan menindak Panglima Komandan Militer (Kodam) Jaya Manjen TNI Waris karena dinilai arogan dan antidemokrasi.
Penyataan sikap dari koalisi LSM yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Maarif Institute, Indonesia Coruption Watch (ICW), Migrant Care ini menanggapi janji Pangdam Jaya untuk memukul mundur bahkan mewakafkan nyawanya jika para pendemo melakukan penjarahan dan pemblokiran jalan tol.
"Kami mengecam dan menolak keterlibatan TNI-Polri dalam sengketa perburuhan. Presiden juga harus menindak Pangdam Jaya yang arogan dan antidemokrasi," kata staf advokasi KontraS, Crisbiantoro di kantor KontraS, Jakarta, Jumat (3/2/2012).
Dia meminta pemerintah menghilangkan faktor-faktor penyebab tingginya biaya ekonomi seperti suap, biaya birokrasi, dan biaya siluman yang menyebabkan upah buruh tetap rendah.
Di tempat yang sama Direktur Program Imparsial, Al Araf menambahkan, tidak ada ekskalasi yang mengancam negara dalam demo buruh tersebut. Karena itu sangat tidak layak Pangdam mengungkapkan penyataan tersebut.
"Polisi seharusnya melindungi buruh. Keterlibatan TNI tidak bisa atas permintaan kepolisian. Karena harus ada legitimasi politik dari presiden dan adanya ancaman," paparnya.
Dikatakan dia, demo yang dilakukan para buruh merupakan hak konstitusional warga negara. Negara harus menjamin kebebasan organisasi dan berekspresi bagi buruh dan tani. "Kepada seluruh organisasi buruh, untuk bangkit dan bersatu menghadapi rezim anti rakyat dan promodal asing," tandasnya.
(Dede Suryana)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
