JAKARTA – Ketua DPR Marzukie Ali kembali mengkritik langkah kesekretariatan DPR RI perihal pengadaan alat pendeteksi kehadiran anggota DPR yang berbasis Finger Print (pemindai sidik jari). 
 
Menurutnya, berdasarkan laporan Sekjen DPR kepada dirinya, terjadi kesepakatan antara Badan Kehormatan (BK) dengan Badan Uurusan Rumah Tangga (BURT) yang mengusulkan pemakaian finger print hanya untuk kehadiran saja, tidak untuk kepulangan.
 
“Itu ada salah persepsi lagi. Kemarin BK dengan BURT finger print digunakan hanya untuk masuk saja. Kalau itu saya bilang tidak usah. Itu hanya pembohongan saja. Sudah masuk, kemudian orang itu keluar lagi lah,” kata Marzukie Ali di gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/2/2012).
 
Oleh karena itu, Marzukie mengatakan agar rencana tersebut dibatalkan karena hanya pemborosan.
 
“Kesepakatan antara BK sama BURT dan Bu Sekjen lapor ke saya. Saya bilang tidak usah. Harus dikendalikan orang yang di dalam, masuk dan keluar. Itu tidak mahal kok. Kalau hanya untuk mengecek keberadaan orang masuk saja, itu sama saja dengan harga alat absensi biasanya,” ungkapnya.
 
Marzukie mengatakan, protesnya terhadap rencana proyek-proyek DPR adalah wajar karena dia memahami betul rencana-rencana tersebut. “Saya ini suka mengkritik karena saya paham. Di BURT ini yang paling suka mengoreksi itu ya saya. Kalau saya ikut rapat menyangkut hal begini, pasti saya yang mengkoreksi,” jelasnya.
 
“Karena yang lain kan tidak berpengalaman. Mereka masuk ke sini sebagai orang politik, bukan diterima sebagai orang IT atau sipil,” imbuhnya.

(abe)