JAKARTA - Pernyataan mengenai pemboikotan media dari Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat (PD) Jemmy Setiawan dinilai sebagai tindakan yang tidak tepat dan seharusnya tidak ada.

Selain itu, menurut Wakil Ketua Umum PD, Max Sopacua, hal itu bukan wewenangnya untuk menyampaikan hal tersebut.

"Saya kira akibat pernyataan itu, Jemmy sudah dipanggil oleh Dewan Kehormatan untuk mengklarifikasi hal tersebut. Saya pikir ini persolan cari bahan yang tidak tepat. Saya enggak tahu dari biro kok berbicara seperti itu, seharusnya tanya dulu kapada atasannya apakah boleh berbicara hal sperti itu," ungkap Max kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (21/2/2012).

Sebenarnya Max tidak pernah melarang semua kader untuk berbicara di depan publik dan media. Akan tetapi dia berharap kepada setiap kader, untuk menguntungkan partai jika bicara di depan umum. "Saya kira namanya politisi punya hak berbicara, tapi saya tidak melarang berbicara itu, siapapun selama berbicara menguntungkan partai tidak membuat penilaian masyarakat kurang, silakan saja," lanjutnya.

Anggota Komisi I tersebut juga mengatakan seharusnya setiap kader berbicara sesuai konteks dan koridor, serta kapasitasnya. Jadi yang bukan kapasitasnya diharapkan tidak ikut bicara. "Dia tidak tepat berbicaralah, seharusnya sesuai dengan bidang kerja, bidang ekonomi ya bicara ekonomi dan kalau hukum ya bicara hukum, tidak campur aduk," pungkasnya.

Sebelumnya karena merasa kerap diadu domba, Jemmy selaku Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM PD menggelar press conference yang menyatatakan agar para kader partai berlambang bintang mercy itu untuk melakukan boikot terhadap media.

Partai Demokrat juga menyerukan kepada kadernya untuk memboikot media massa yang dianggap selalu mengadu domba internal partai Demokrat dan selalu menyudutkan nama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tanpa pernah memberitakan keberhasilan SBY sebagai kepala pemerintahan.
(crl)