DPR Persoalkan Utusan Khusus Presiden

JAKARTA - Komisi II DPR RI siang ini menggelar rapat kerja bersama Sekretariat Kabinet di DPR. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Kabinet Dipo alam menjelaskan tentang alasan Presiden membentuk utusan khusus.
 
"Utusan khusus Presiden bukan untuk urusan luar negeri saja. Tidak hanya dengan pemerintah. Justru dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk menjelaskan kinerja Presiden kepada masyarakat melalui sistem kerja mereka," ucap Dipo Alam di depan anggota Komisi II, Senin (27/2/2012).
 
Lebih lanjut Dipo menjelaskan untuk sementara hanya ada empat utusan khusus Presiden. Yaitu Rahmat Witoelar untuk lingkungan hidup, TB Silalahi untuk wilayah Asia Pasifik Barat Daya, HS Dilon untuk masalah kemiskinan, dan Nila Moeloek untuk MDGs.
 
Menyikapi hal ini, anggota Komisi II DPR melontarkan kritik tentang kebijakan presiden mengangkat utusan khusus. Karena selain dianggap akan memakan anggaran negara, utusan khusus Presiden juga belum memiliki landasan hukum yang jelas.
 
"Tetap saja memakan anggaran. Sekecil apapun pasti anggaran akan keluar dari APBN. Kekuatan pemerintah bukan terletak pada kabinet yang stabil," ujar anggota Komisi II, Budiman Sudjatmiko saat rapat berlangsung.
 
Komisi II juga mempertanyakan tentang kinerja utusan khusus presiden. Karena tugas yang rencananya akan diemban oleh utusan khusus tersebut merupakan bagian tugas dari kementerian.
 
Anggota Komisi II lainnya, Gamari Sutrisno mengatakan bahwa menteri bertugas membantu presiden secara teknis dan analisis sesuai dengan bidangnya, dan tidak perlu utusan khusus. "Kenapa tugas utusan khusus tidak difokuskan ke kementerian terkait saja, dan memperkuat (kementerian) yang sudah ada," tegas politikus PKS tersebut.

(Muhammad Saifullah )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.