Akbar: Publik Tak Percaya Parpol karena Hukum Tak Ditegakkan
JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap partai politik terus menurun belakangan ini. Hal ini lantaran penegakan hukum, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan korupsi oleh pemerintah dianggap gagal.
Demikian disampaikan politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung.
"Karena saat ini sepak terjang politisi kita juga diakui banyak yang akhirnya bermasalah dengan hukum. Namun karena hukum dinilai publik tidak bisa berjalan dengan pasti, maka melahirkan ketidakpercayaan publik," kata Akbar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (7/3/2012).
Karena itu, Akbar meminta agar partai politik mulai selektif dalam mengusung calon pemimpin, termasuk di sini calon kepala daerah. Tidak hanya memilih calon bermodal besar dan memiliki pepularitas tinggi.
"Apa artinya bila dia jadi Bupati atau Gubernur, tapi saat menjabat kacau, tidak bisa bersinergi dengan DPRD serta jadi bulan-bulanan kekuatan politik pesaingnya. Akhirnya program-program terbengkalai," ujarnya.
Mengenai banyaknya calon kepala daerah yang disinyalir melakukan money politics, mantan Ketua DPR ini menilai, hal tersebut karena persaingan untuk menduduki jabatan Bupati, Gubernur, maupun Presiden cukup ketat.
"Sampai-sampai di internal partai saja bisa muncul perpecahan soal dukungan," ujarnya.
"Bila calon yang diusung memang memenuhi kriteria, punya kapasitas, kapabilitas, pengalaman politik, pengalaman berorganisasi di masyarakat, serta nama dia dan keluarganya tidak tercela, dan punya basis massa, maka rakyat pun akan rela memilih, walaupun tanpa memakai politik uang," sambungnya.
(Dede Suryana)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
