NasDem Tolak Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
JAKARTA - Partai NasDem tidak sepakat bila Pemilihan Kepala Daerah kembali menggunakan regulasi lama yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pemilukada langsung tetap menjadi pilihan terbaik karena mewakili suara riil dari rakyat.
"Sebagai institusi partai, NasDem sampai saat ini tetap mendukung pelaksanaan pilkada secara langsung sebagai pilihan terbaik dari pilihan2 buruk yang lain," kata Sekretaris Majelis Nasional Partai NasDem Partai NasDem Jeffrie Geovanie, kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/9/2012).
Usulan Pemilukada agar dipilih dikembalikan ke DPRD kembali mencuat pasca dibahas pada acara Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) di Cirebon kemarin. NU meminta pemerintah agar menghentikan Pemilihan Kepala Daerah itu secara langsung. Bahkan NU memberikan rekomendasi khusus terkait persoalaan tersebut lantaran lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya.
Kesimpulan dalam Munas dan Konbes NU itu menilai selama delapan tahun terakhir penyelenggaraan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudaratnya.
Kata Jeffrie, NasDem sendiri menghormati usulan dan ajakan NU mengingat banyak konsekuensi negatif dari pilkada langsung. Terutama karena memakan biaya politik yang banyak dan menciptakan konflik sosial. Tapi kata dia, Pemilukada langsung merupakan pilihan tepat karena asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) tercakup dan merepresentasikan pilihan riil dari rakyat sendiri.
Sementara, efek negatif yang dinilai telah merusak masyarakat, hal tersebut terjadi karena pemahaman politik warga dan peserta pemilukada masih mementingkan ego sektoral.
"Maka masih perlu pendidikan politik agar warga dan peserta cerdas. Yang perlu diperbaiki adalah kedewasaan partai, peserta dan rakyat dalam berpolitik," jelasnya.
Dia menekankan agar pemilukada tetap dilakukan secara langsung dengan catatan penting bahwa partai politik harus benar-benar membenah diri. Partai politik harus sehat agar memiliki kader-kader yang juga punya dedikasi dan integritas sekaligus elektabilitas yang baik. Partai politik harus bisa mendidik kader-kader muda agar terjadi regenerasi kualitas pemimpin.
Disamping itu kata Jeffrie, dia juga menekankan agar proses seleksi atau verifikasi partai politik di KPU Pusat harus serius. Terutama verifikasi administrasi dan faktual. Saatnya penyelenggara pemilu mereformasi partai dari sisi administrasi. "Partai harus benar-benar bisa menjadi tulang punggung pembangunan bangsa," pungkasnya.
(Stefanus Yugo Hindarto)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
