JAKARTA - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo meminta agar tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak terburu-buru mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait dugaan penyimpangan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat.
"Kita harapkan nanti kalau audit BPK keluar tidak usah terburu-buru. Yang penting, jangan menzalimi orang yang tidak salah, tetapi orang yang memang salah, harus bisa ditemukan. Dan BPK adalah badan auditor tertinggi di Indonesia, harapan kita semua," kata Agus saat di gedung DPR, Selasa (23/10/2012).
Kendati demikian, Agus mengaku sangat menyangkan jika ada intervensi kepada BPK, seperti yang disampaikan anggota BPK Taufiequrahman Ruki.
"Kalau pejabat seperti Pak Taufiequrahman Ruki sebagai mantan ketua KPK yang kredibel mengatakan ini kelihatannya ada intervensi karena dari bawah saja tulisannya kok seperti ini, dan ini berubah-ubah, ada nama-nama yang harusnya bertanggung jawab atau kontraktor atau suplier yang harus bertanggung jawab, ternyata tidak dicantumkan, ini yang harus dilihat," paparnya.
Menurut Agus, Kementerian Keuangan beserta jajaran akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menuntaskan dugaan penyimpangan senilai Rp2,5 triliun.
"Kami juga sudah sampaikan kepada jajaran kami bahwa semua harus bekerja dengan taat azas. Kalau nanti ada yang salah, tentu akan ditindak," tutupnya.
(Tri Kurniawan)