DPR Juga Peras Polri?
JAKARTA - Kabar miring menerpa Wakil rakyat di DPR tanpa henti. Setelah BUMN mengaku kerap diperas politikus Senayan, kini pengakuan sebagai korban pemerasan oleh anggota DPR juga terlontar dari mulut jenderal purnawirawan Polri.
Menurutnya, isu peras-memeras oleh anggota DPR terhadap lembaga pemerintah sudah bukan rahasia umum lagi. Hal itu kerap dilakukan oleh anggota DPR sebelum menggelar rapat dengar pendapat (RDP).
"Itu mah sudah umum mas. Tidak hanya terjadi di Polri tapi juga berlangsung di TNI," kata dia kepada Okezone, Rabu (31/10/2012).
Menurut pria yang enggan disebutkan namanya itu, permintaan upeti sebelum RDP terpaksa dituruti oleh Korps Bhayangkara. Jika tidak, wakil rakyat akan membuat kesulitan pejabat Polri saat RDP berlangsung dengan pertanyaan-pertanyaan.
Selain RDP, politikus Senayan juga memanfaatkan permintaan anggaran yang diajukan Polri sebagai ajang untuk mendapatkan uang secara mudah. Jika tidak dituruti, apa yang diminta akan sulit untuk berjalan mulus hingga disetujui.
"Kalau tidak jelas akan dicontreng. Kita tidak akan dapat kebutuhan kita. Kita mintanya (Toyota) Alphard tapi dikasih Innova," terangnya.
Namun, dia enggan menjelaskan berapa banyak uang yang diminta oleh politikus Senayan agar RDP dan permintaan anggaran bisa berjalan mulus. "Kalau kita kan hanya sebagai Satker, jadi terima beres saja. Kalau itu mungkin tanya ke Biro Renbang (perencanaan dan pengembangan) saja," pungkasnya.
(Tri Kurniawan)
