JAKARTA - Politikus Hanura, Susaningtyas Kertopati mempertanyakan, peran dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementrian Agama (Kemenang) dan Kementrian Sosial (Kemensos), yang tidak bisa meredam konflik antar warga di Lampung Selatan.
Menurutnya, tugas meredam konflik antar warga ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepadaBinmas dan Kepolisian saja dengan melakukan pembinaan.
"Ini semua harus dientaskan secara integral melalui berbagai pendekatan spt halnya pendekatan budaya, ekonomi, sosial, agama bahkan politik. Ini tak bisa hny menjadi tugas Binmas dlm Kepolisian utk melakukan pembinaan semata. Antar departemen hrs turut berperan aktif selesaikan ini," kata Nuning, saat berbincang dengan Okezone, Rabu (31/10/2012).
Lemahnya penditeksian dini, kata dia, tidak bisa juga menyalahkan Kepolisian dan Intel. Pasalnya, diteksi dini, pembentukan situasi kondisi yang aman dan sejahtera juga tanggung jawab pemuka agama maupun pemerintah daerah setempat.
"Mau jadi apa negara ini jika setiap ada kerusuhan yang dilihat penyelesaiannya, tapi pencegahannya terabaikan," imbuhnya.
Nuning menuturkan, masalah Lampung Selatan ini sebenarnya hampir sama dengan berbagai konflik sosial yang pernah terjadi disana. Hanya saja faktor pemicu dan motifnya yang berbeda.
"Tetapi embrionya tetap sama yakni adanya gesekan antar suku dan minimnya kearifan lokal masing-masing pihak," tuturnya.
Untuk itu, sambung Nuning, perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, secara terpadu serta komperhensif untuk mengetahui masalah hingga keakar-akarnya.
"Tak sekedar kerja dalam visi jangka pendek atau situasional saja. Sulitlah bila kita hanya andalkan represif dan pemaksaan kehendak untuk hentikan konflik, jadi pencegahan itu harus diutamakan dilengkapi degan pengenalan empat pilar hidup bernegara-pancasila," tegasnya.
(Catur Nugroho Saputra)