Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

"Dahlan Iskan Mending Langsung Ngomong"

Bagus Santosa , Jurnalis-Kamis, 22 November 2012 |06:03 WIB
Menteri BUMN, Dahlan Iskan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC), Intan Sari Geni sepakat dengan dilaporkannya Meneg BUMN Dahlan Iskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu bertujuan agar Dahlan mau segera membongkar data yang dia miliki terkait anggota dewan yang disebutnya sebagai pemeras BUMN.
 
“Lebih baik dilaporkan. Kalau beliau (Dahlan Iskan) benar ya mending langsung ngomong kan daripada dilaporkan,” katanya saat dihubungi Okezone, Rabu (21/11/2012) malam.
 
Lanjut Intan, perlu juga pelaporan ini dilakukan, karena menurutnya ini didasarkan kepada efek jera kepada siapapun yang berniat untuk menyembunyikan atau menghalang-halangi penyidikan yang sudah dilakukan KPK.
 
“Dilaporkan ke KPK itu biar ada efek jeranya, ini kan semacam benalu pada sebuah pohon yang benar-benar harus dibuang,” ujar Intan.
 
Intan mengatakan, Dahlan sendiri sudah mengadukan adanya dugaan pemerasan terhadap BUMN yang dilaporkannya ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Dengan Dahlan menyebut nama-nama itu tentunya akan mempermudah jalannya proses hukum itu sendiri.
 
“Kalau beliau benar ya mending langsung ngomong. Setelah orang, yang penting keadilan ditegakkan,” ujarnya.
 
Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BUMN melaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Dahlan Iskan dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang upaya menghalang-halangi penyidikan.

Dilaprokannya Dahlan mengingat langkah Dahlan Iskan yang seharusnya segera menyerahkan seluruh bukti-bukti yang ada terkait pemerasan terhadap BUMN kepada KPK. Bukan malah berkoar-koar tidak jelas di publik.

Padahal Dahlan sendiri sudah memiliki satu alat bukti terkait dugaan pemerasan terhadap BUMN yang diadukan Dahlan ke Badan Kehormatan (BK) DPR, yakni berupa kesaksian dari direksi BUMN yang merasa diperas.

(Rizka Diputra)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement