Pengelola Program Bedah Rumah Akui Setor Upeti
BULUKUMBA - Kabar dugaan pengelola bantuan bedah rumah kelurahan/desa memberikan upeti kepada oknum pejabat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Bulukumba, akhirnya terjawab. Pasalnya, pengelola mengakui telah memberikan setoran senilai Rp250.000.
Dana yang merupakan hasil potongan dari penerima manfaat program bedah rumah ini sedianya diperuntukan kepada pejabat di dinas tata ruang sebagai jatah preman. Sebab, dianggap berhasil mendapatkan bantuan yang diberikan warga secara gratis. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum pejabat tertentu.
Salah seorang pengelola bedah rumah yang enggan dipublikasikan namanya mengungkapkan, selain diharuskan memberikan fee kepada oknum pejabat, para pengelola dibawah juga harus menyerahkan uang sebesar Rp5 juta sebelum menerima bantuan untuk dikelola. Sedangkan, uang potongan merupakan dari penerima manfaat.
Dia menambahkan, para kepala bidang di dinas tata ruang juga mendapat jatah dari pengelola. Hanya saja, dia tidak mengetahui berapa jumlah yang disetor untuk oknum kepala bidang. Saat ini, yang ada di kas pengelola di kelurahan/desa khusus di Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, sudah habis diberikan kepada warga penerima untuk kebutuhan perbaikan rumah miliknya.
“Kami dengar selain pejabat, kepala bidang juga menerima setoran. Namun, kami tidak mengetahui berapa jumlah besarnya. Khusus di desa saya, sudah tidak memberikan setoran karena uang dalam kas sudah habis diserahkan kepada penerima bantuan bedah rumah,” ucap dia kepada wartawan.
Menurutnya, program bedah rumah khusus di Desa Bijawang sedang dalam tahap proses penyaluran terhadap 105 kepala keluarga. Pengelola langsung menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp5 juta lebih kepada setiap penerima guna membeli bahan bangunan untuk keperluan perbaikan rumah. Sehingga pengelola hanya memberikan pengawasan soal realisasi program di lapangan.
“Di desa kami pengelola tidak mengelola uang. Sebab, uangnya langsung diserahkan kepada setiap penerima bantuan. Mereka sendiri yang membelanjakan tergantung kebutuhan rumahnya, apa yang dibutuhkan. Pengelola hanya memberikan pengawasan bagaimana supaya program Kemenpara ini bisa berjalan baik, tidak ada kecurangan,” ujarnya.
Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Bulukumba Andi Baso Mauragawali mengemukakan, pihaknya sangat menyayangkan atas dugaan penyetoran upeti tersebut. Dirinya akan menindaklanjuti masalah progam bedah rumah ini hingga tuntas. Bantuan Kemenpera adalah peningkatan kelayakan tempat huni bagia masyarakat kurang mampu, sehingga program ini harus tepat sasaran, bukan sebaliknya.
Dia pun mendesak Kejaksaan Negeri Bulukumba segera turun tangan melakukan penyelidikan lebih jauh guna memastikan pemberian upeti dan pemotongan anggaran bantuan yang diterima oleh masyarakat. Apalagi, sejauh ini penerima sudah juga melaporkan namun belum ada respons positif. “Kejari sudah bisa mengambil sikap atas dugaan itu. Makanya, dia harus segera turun tangan,” tegasnya.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Bulukumba Pasakai, secara tegas membantah adanya upeti yang diterima hasil dari potongan penerima manfaat tersebut. Dijelaskan, selama program bedah rumah ini direalisasikan, namun dia tidak pernah turun langsung memantau realisasi bantuan itu, kecuali ada masalah yang terjadi di lapangan. “Oknum yang mengatasnamakan dinas tata ruang hanya berniat merusak nama baik instansi kami. Karena itu tidak benar,” jelasnya.
Aktivis Aliansi Masyarakat Penegak Demokrasi (AMPD) Bulukumba Muhammad Musafir mengatakan, tidak ada alasan Kejaksaan tidak segera melusuri kasus bedah rumah ini. Alasan terkendala data, tidak bisa diterima secara akal sehat.
“Karena pengelola sudah mengaku bahwa memang memberi upeti. Jadi, apalagi sehingga kasus ini dianggap tidak bermasalah. Ini kan sudah jelas ada masalah didalamnya. Kejari tidak perlu beralasan lagi,” ucap Musafir.
(Muhammad Saifullah )
