Pemprov Banten Ngeluh Tak Punya Dana
SERANG - Hingga saat ini roda pemerintahan provinsi (pemprov) Banten terganggu. Hal tersebut lantaran Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang saat ini mendekam di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur.
"Laju pemerintahan di Banten berhenti, karena tidak memiliki dana. Karena APBD provinsi belum di tandatangani," kata Kepala Biro (kabiro) pemerintahan di provinsi (pemprov) banten, Deden Apriandhi, Sabtu (11/1/2014).
Dia mengatakan terdapat sisa anggaran (silva) APBD Banten tahun 2013 sekira Rp400 miliar, tetapi dana tersebut tetap masuk ke dalam APBD 2014, harus di setujui oleh Tersangka Atut selaku gubernur Banten.
Selain itu, dana yang bisa di pakai hanya bersumber dari APBN saja. Itu pun jumlahnya tidak akan mencukupi bila dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Banten. "Kalau hanya membayar gaji honorer saja cukup," tuturnya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Gubernur Banten Ratu Atut sejak 20 Desember lalu. Atut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi. Dia disangka bersama-sama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, menyuap Rp1 miliar kepada Akil Mochtar semasa menjadi Ketua MK demi memenangkan sengketa Pilkada Lebak.
Selain menetapkan status tersangka di kasus Pilkada Lebak, Atut juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Alat Kesehatan Banten.
(K. Yudha Wirakusuma)
