Bagi-Bagi Kekuasaan, Jokowi Dinilai Bohongi Publik

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2015 |08:43 WIB

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk sejumlah mantan tim suksesnya saat kampanye, masuk ke dalam struktur pemerintahan. Padahal, mantan Gubernur DKI ini saat menjadi calon presiden berjanji tidak akan ada bagi-bagi jabatan dan membuat kabinet yang ramping.

Pengamat Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), M. Imam Nasef menilai, apa yang dilakukan Jokowi itu semakin menguatkan praktik bagi-bagi jabatan.

"Pengisian sejumlah orang dekatnya ke dalam lembaga negara sudah jelas terlihat bagi-bagi kekuasaan. Jokowi telah melanggar janjinya saat kampanye dulu. Publik juga telah dibohonginya karena berjanji akan membuat kabinet yang ramping," kata Nasef kepada Okezone, Minggu (11/1/2015) malam.

Baca Juga:

Militer Lebanon Siap Beralih ke Fase Kedua Monopoli Senjata

Dia menilai, pemerintahan Jokowi- JK juga telah berkurang legitimasinya di masyarakat karena sejumlah kebijakannya tidak pro rakyat, seperti kenaikan BBM dan lain sebagainya.