Lempar Ide Legalisasi Prostitusi, Ahok Alihkan Perhatian Publik
JAKARTA - Setelah ide mendirikan toko khusus miras, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melontarkan isu untuk melegalkan kegiatan prostitusi di Jakarta. Walau masih sebatas ide dan menunggu respons masyarakat, gagasan ini sudah membuat gaduh publik. Seringnya Ahok melontarkan ide-ide kontroversi diyakini untuk mengalihkan publik terhadap kinerjanya sebagai gubernur.
“Dia (Ahok) sudah tahu, toko khusus miras apalagi legalisasi prostitusi akan ditolak mayoritas warga Jakarta. Tapi sengaja dilemparkan ke publik agar kita gaduh dan lupa mengawasi kinerja Pemprov DKI yang dipimpinnya,” ujar senator asal DKI Jakarta Fahira Idris di Jakarta (28/4/2015).
Fahira mengatakan, saat ini banyak isu-isu baik kinerja maupun kebijakan termasuk janji-janji Ahok yang belum terealisasi sehingga tidak boleh lepas dari perhatian publik. “Kalau ada setiap persoalan seperti miras dan prostitusi, solusi Ahok legalisasi itu artinya dia pemimpin yang malas mikir. Ide-ide ngawurnya tetap kita tolak, tetapi warga tetap terus kritisi kinerja dan kebijakannya dan terus tuntut janji-janji Ahok,” ulas Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Fahira meminta warga DKI juga terus fokus mengkritisi kinerja Ahok terutama bidang kesejahteraan dan kebijakan pembangunan. Saat ini jumlah warga miskin di Jakarta semakin bertambah dari 371.000 jiwa pada 2013 menjadi 412.000 jiwa pada 2014. Ini artinya ada kemunduran dalam peningkatan program kesejahteraan warga yang dalam APBD anggarannya begitu besar.
Kebijakan Ahok, lanjut Fahira, memberi izin reklamasi pantai pantai utara, Pluit, Jakarta kepada Podomoro Group juga tidak boleh lepas dari perhatian publik. Selain dinilai melanggar UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 122/2012 tentang Reklamasi Pantai, kebijakan ini ke depan akan punya dampak langsung terhadap kehidupan warga DKI Jakarta.
