DPR Minta Pemerintah Serius Rumuskan UU
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta semua pihak bersikap bijak menyikapi tanggung jawabnya membuat dan mengesahkan undang-undang. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mekanisme pembuatan undang-undang harus bersinergi dengan pemerintah sebagai eksekutif.
"Legislasi bukan hanya doamin legislatif, tanya itu ahli tata negara, bahkan kalau dilihat dari perangkatnya, pemerintah punya BPHN dan sebagainya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (21/5/2015).
Kritik kepada lembaga wakil rakyat tersebut akhir-akhir ini mencuat saat kinerja DPR dalam merumuskan legislasi nasional minim. Kendati demikian, menurut Fahri, pemerintah harusnya yang lebih betanggung jawab atas hal itu.
"Kepres tentang pusat kajian legislasi baru diteken beberapa bulan yang lalu oleh Presiden, karena kewenangan pembentukan kelembagaan ada ditangan Presiden, kami berterima kasih dan akan laksanakan hal itu," lanjutnya.
