JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Senin 16 November sempat menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri. Mereka menuntut agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Namun, Direktur Jenderal Bina Wilayah Satpol PP Kemendagri Asadullah menegaskan bahwa demo tersebut salah alamat. Ia menyebut Kemendagri hanyalah pembina, sedangkan pengelolaan teknis Satpol PP diserahkan kepada masing-masing kepala daerah.
"Itu demonya salah alamat. Kita (Kemendagri) sebagai pembina, kalau teknis kepala daerah," ujar Asadullah kepada Okezone usai diskusi bertajuk 'Kampanye Masyarakat Sadar Tantibum' di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2015).
Meski demikian, Asadullah menolak berkomentar terkait relevansi tuntutan bawahannya tersebut. Ia mengatakan bukan ranah Kemendagri untuk bersuara terkait permintaan agar mereka diangkat menjadi PNS.