Pemerintah Suriah Tolak Bahas Pilpres di Jenewa
SURIAH - Pemerintah Suriah menolak usulan PBB untuk membahas pemilihan presiden, yang akan berlangsung 18 bulan lagi. Isu tersebut masih menjadi pembicaraan hangat, setelah gagalnya perundingan damai di Jenewa, Swiss pada Senin 14 Maret 2016.
Utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura mengemukakan bahwa salah satu topik utama dalam negosiasi seharusnya perihal tugas PBB dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan Presiden Suriah.
Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Suriah Walid al Muallem mengatakan, delegasi pemerintah menolak berbagai usaha untuk membahas pemilihan presiden mereka dalam agenda perundingan damai.
“De Mistura atau siapapun tidak berhak mendiskusikan pemilihan presiden. Ini adalah hak masyarakat Suriah,” ujar Muallem dalam konferensi pers di Damaskus, sebagaimana dikutip dari Aljazeera, Minggu (13/3/2016).
Menurut Muallem, jika PBB dan negara manapun bersikeras memasukkan pelaksanaan pilpres dalam agenda perundingan damai, maka sebaiknya perundingan di Jenewa yang akan digelar kurang dari 24 jam lagi dibatalkan.
