Soal Reshuffle, Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
JAKARTA - Desakan reshuffle kabinet di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin menggeliat. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan jangan ada yang mendiktenya dalam hal reshuffle karena itu menjadi hak prerogatifnya.
Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan, partai politik maupun pihak-pihak tertentu yang sengaja mendorong reshuffle sedianya menciderai hak prerogatif Presiden.
"Presiden Jokowi sudah memberikan warning agar jangan sampai didorong-dorong dan didikte. Itulah makna dari hak prerogatif Presiden, jadi (parpol) jangan mendikte Presiden soal reshuffle," ujar pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu ketika dihubungi wartawan, Rabu (6/4/2016).
Menurut Siti, reshuffle kabinet harus dilakukan secara profesional, dan disarankan partai manapun termasuk pendukung pemerintah untuk bisa menghargai prerogatif Presiden dalam menilai kinerja para menterinya.
(Baca juga: Ketum KIH Dikabarkan Kumpul Bahas Reshuffle)
