Buruh Gabung dalam Aksi Damai 212, MUI: Itu di Luar Tanggung Jawab GNPF-MUI
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan ikut bersama demonstran dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) saat menggelar aksi superdamai pada Jumat 2 Desember 2016.
Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan demo di Monas melainkan orasi di Istana Negara.
Menanggapi pernyataan buruh tersebut, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin mengatakan, Kapolri Tito Karnavian telah melarang adanya berbagai bentuk orasi yang dilakukan di Istana Negara. Sebab, aksi Bela Islam Jilid III itu telah bersepakat untuk memindahkan massa ke lapangan silang Monas.
"Kita sudah mengambil sikap dan memprakarsai bahwa demo dilakukan di Monas, dan dari Polri melarang adanya Salat Jumat di jalan dan tidak ada orasi di jalan dan disepakati di Monas," kata Ma'ruf usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara MUI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (30/11/2016).
Ma'ruf menegaskan, massa dari GNPF-MUI tidak akan bertanggung jawab apabila keadaan ricuh akibat adanya orasi provokasi di Istana Negara. Ditegaskannya, Polri akan menindak para pelaku provokasi dalam demo yang bertajuk 212 dengan meminta penahanan terhadap gubernur nonaktif DKI Jakarta lantaran telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
"Dari kesepakatan kemarin itu di luar tanggung jawab GNPF-MUI, dan itu kewenangan Polri untuk menidak mereka (buruh) kalau melakukan kerusuhan," tandasnya.
(Rachmat Fahzry)
