Gus Dur: SBY Tidak Serius Sejahterakan Rakyat

SURABAYA - Mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menganggap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak serius untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Buktinya, SBY tidak berani untuk mengajukan moratorium atau penundaan pembayaran hutang dari negara-negara maju. Padahal menurut Gus Dur, dana dari hasil moratorium tersebut bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

"Jika kita mau mengajukan moratorium, lima tahun tidak bayar utang, maka ada pos USD46 miliar per tahun. Dikalikan lima tahun maka ada sekitar USD230 miliar," kata Gus Dur di sela pembukaan Musyawarah Luar Biasa DPW PKB Jawa Timur, di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Sabtu (26/1/2008).

Dari dana tersebut, sekira USD100 miliar bisa digunakan untuk mendirikan badan usaha yang memberikan jaminan kredit murah, sedangkan sisanya digunakan untuk menaikan gaji pegawai negeri sipil dan TNI Polri.

"Dengan demikian, kita meningkatkan kesejahteraan PNS dan TNI Polri sehingga daya beli mereka meningkat dan otomatis permintaan dan penawaran akan menjadi meningkat pula," kata Gus Dur.

Namun sayangnya, skenario semacam ini tidak dijalankan pemerintahan SBY. Karena menurut Gus Dur SBY takut dengan tekanan dari negara-negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa Barat.

"SBY itu presiden, menurut sampeyan. Tapi menurut saya bukan. Saya sudah lama tidak mengakui kok. Saya sekarang tidak punya presiden," celoteh Gus Dur.

(Nurfajri Budi Nugroho)