Pengalihan Tender Renovasi Rumdin DPR Harus Transparan

JAKARTA - Pengalihan teknis tender proyek renovasi rumah dinas DPR dari konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke swasta terus mendapat sorotan. Sejumlah pihak mendesak agar proses tender tersebut dilakukan secara transparan.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Fahmi Badoh menilai, pengalihan teknis tender patut dicurigai. Terlebih, hal tersebut tidak dilakukan secara terbuka.

"Dokumen tendernya harus dilihat secara detail. Sebab, rawan terjadi penyimpangan," katanya saat dihubungi, Kamis (15/5/2008).

Fahmi menjelaskan, dalam dokumen tender tercantum spesifikasi harga penawaran. Biasanya, penawaran dari swasta lebih rendah daripada BUMN. Tetapi, pihaknya lebih setuju tender dilakukan oleh negara. Sebab, setiap keuntungan yang didapat tetap kembali kepada rakyat. "Kalau pihak swasta akan masuk ke kantong pribadi," ucap dia.

Menurut dia, kalaupun harus dilakukan oleh pihak swasta, perusahaan yang ditunjuk harus kredibel. Karena itu, pihaknya mengimbau BURT dan BK DPR mengawasi kinerja di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

Seperti diberitakan, Setjen DPR berencana merenovasi 495 rumah dinas anggota DPR di kompleks Kalibata. Anggaran renovasi tersebut mencapai sekitar Rp200 juta per rumah. Total biaya renovasi diperkirakan mencapai Rp350 miliar. Selama direnovasi, anggota DPR mendapatkan uang ganti sewa rumah sebesar Rp13.5 juta per bulan.

Belakangan muncul aroma tak sedap, terutama menyangkut  pengalihan tender dari konsorsium BUMN ke pihak swasta.   Analis politik dan kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Andrinof A. Chaniago mendesak agar proses tender dilakukan secara transparan. "Harus sesuai dengan Keppres No.80/2003 tentang Pengadaan Barang," kata Andrinof.

Menurut dia, nilai proyek renovasi rumah DPR sangat spektakuler. Andrinof berpendapat, dengan dana tersebut sebenarnya bisa untuk membangun rumah baru bukan sekedar renovasi. Dia juga menyoroti lambannya proses renovasi. Padahal, sejak bulan Februari anggota DPR sudah mendapat jatah sewa rumah sebesar Rp 13,5 juta per bulan. Sementara, hingga sekarang renovasi belum juga dilakukan.

(Fitra Iskandar)