SBY-Sultan HB X Terancam Konflik

YOGYAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sri Sultan Hamengkubuwono X terancam konflik panjang dalam penyelesaian Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Konflik ini ditakutkan membuat substansi persoalan keistimewaan menjadi kabur.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana mengatakan konflik kedua tokoh bangsa ini tampak sangat personal. Di tingkat masyarakat muncul persepsi ada pertentangan meruncing antara SBY dan Sultan.

“Pernyataan Presiden SBY tentang keistimewaan DIY menyempitkan persoalan menjadi hanya kontradiksi antara sistem pemerintah monarki dan demokrasi. Pernyataan ini dibaca banyak pihak, termasuk Sultan sebagai pernyataan yang sangat personal karena mempersoalkan eksistensinya sebagai pimpinan daerah,” kata Dwipayana, kemarin.

Dwipayana memaparkan, keistimewaan DIY seharusnya dimaknai lebih luas pada kewenangan-kewenangan lain. Seperti pada bidang pertanahan, tata ruang, budaya, dan pendidikan. Argumentasi pemerintah menyempitkan makna keistimewaan menjadi sekadar rekrutmen pimpinan daerah saja.

“Itu terlalu menyederhanakan persoalan,” ujarnya. Walau begitu, di balik isinya, dia melihat pernyataan Presiden menguak sikap politiknya untuk mendukung pemilihan sebagai mekanisme pengisian jabatan gubernur DIY.

Selama ini, sikap Presiden terkesan ditutup-tutupi dengan cara berlama-lama menggodok konsep RUUK Yogyakarta. Dia berkeyakinan soal substansi keistimewaan lebih penting untuk dibicarakan saat ini daripada perang antara Jakarta dan Yogyakarta yang diwakili pernyataan kedua tokoh tersebut.

Pada rapat kabinet dalam rapat kabinet terbatas, Presiden SBY mengingatkan tidak boleh ada suatu sistem monarki yang bisa bertabrakan dengan demokrasi.

Pernyataan ini dibalas Sultan bahwa Provinsi DIY bukan pemerintahan monarki sebagaimana diungkapkan Presiden. Menurut Sultan, Provinsi DIY ini sama dengan sistem organisasi manajemen provinsi lain.

(Anton Suhartono)