SBY Latah Larang Pembangunan Gedung Pemerintah

JAKARTA - Tak hanya meminta agar pembangunan Gedung Baru DPR, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) juga meminta agar pembangunan rumah dinas ataupun perkantoran yang tidak memiliki urgensi, sebaiknya tidak perlu dilakukan.
 
Bahkan SBY mengaku sempat melihat di daerah ada gedung mewah yang berada dalam lingkungan di mana prasarana umumnya minim.
 
"Saya masih melihat gedung dan bangunan yang dibangun, baik di tingkat pusat juga di daerah, bahkan yang mencolok di beberapa daerah termasuk wisma dan rumah jabatan, yang menurut saya, setelah saya lihat langsung itu berlebihan, mewah. Sementara di sekelilingnya kalau di daerah itu prasarana publik justru kurang, apakah air bersih, apakah fasilitas jalan, puskesmas, prasarana pendidikan," ucap SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2011).
 
Dan lebih-lebih, lanjut SBY, sejumlah daerah di mana gedung-gedung megah berdiri, angka kemiskinan di sekitarnya juga relatif tinggi.
 
"Ini yang mesti kita koreksi dan tidak boleh terjadi di masa depan," singkatnya.
 
Sesungguhnya, pemerintah telah memiliki peraturan baik dikeluarkan Kementerian PU maupun Kemendagri. Seperti misalnya standar bangunan dan gedung perkantoran agar tidak melebihi kepatutannya dan sesuai dengan biaya yang bisa disediakan oleh negara.
 
"Saya berharap semua peraturan yang saya cek sudah ada dan lengkap dari Menteri PU dan Mendagri itu, sungguh dipatuhi dan dijalankan," paparnya.
 
"Pembangunan gedung atau perkantoran atau fasilitas yang berkaitan dengan itu, bisa dilaksanakan kalau memang sangat diperlukan dan memiliki urgensi yang tinggi. Kemudian besarannya luasnya serta fasilitasnya itu betul-betul harus sesuai dengan keperluannya, tidak boleh yang tidak diperlukan dibangun dan diada-adakan, sehingga biaya dapat dihemat sehingga tidak ada kenyataan bahwa gedung atau wisma itu terkesan berlebihan bahkan mewah," tutupnya.

(Lamtiur Kristin Natalia Malau)