Ingin Pulang, Warga Palestina di Libanon Long March

BEIRUT - Warga Palestina yang tinggal di Libanon akan melakukan long march menuju Garis Biru bulan depan. Mereka mencari momentun menuntut hak mereka untuk kembali ke Palestina.  
Long march yang akan dilaksanakan 5 Juni mendatang, bertepatan dengan peringatan ke-54 tahun perang 1967. Komite dari Hamas, Yasser Azzam, yang mengatur march pada 15 Mei berharap agar long march ini dihadiri banyak warga.
 
"Long march pada 5 Juni akan dihadiri oleh seluruh warga Palestina. Beserta dengan Hamas, Fatah dan partai partai Palestina lainnya serta Hizbullah," ujar Azzam, seperti dikutip Daily Star, Senin (23/5/2011).
 
"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyerukan kepada Israel bahwa warga Palestina akan kembali ke rumahnya sesuai dengan batas wilayah 1948," tambahnya.
 
Minggu lalu, Israel melepaskan tembakan pada ratusan demonstran Palestina yang mendekati Garis Biru. Serangan Israel mengundang kecaman dari masyarakat internasional dan memicu demonstrasi di Suriah, Tepi Barat dan Gaza. Garis Biru sendiri dikenal sebagai wilayah demarkasi yang disetujui oleh Lebanon dan Israel berdasarkan ketentuan PBB pada 7 Juni 2000 lalu.
 
Mengenai aksi represif yang dilakukan Israel terhadap pengunjuk rasa Palestina, pihak Fatah yang diwakili oleh Issam al-Halabi mengatakan, tindakan Israel tersebut sudah biasa dilakukan. Sementara menurut pihak Hamas Yaser Hazam aksi berdarah Israel sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dari tim negosiator perdamaian Palestina.
 
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan garis batas 1967. Usulan ini ditolak oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Usul ini juga tidak disetujui oleh Hamas, mereka bersikeras Israel harus menerima perbatasan wilayah pada 1948 silam.
 
"Menyerahkan wilayah Palestina seperti pada 1948 sama sekali tidak dapat diterima, harus ada refrendum dengan warga Palestina. Merekalah yang harus memutuskan apa yang mereka mau," demikian kata Azzam.
 
Tapi Halabi tidak sepakat, dia mengatakan bahwa kembali ke 1967 diperbolehkkan asal ada jaminan akan perdamaian dan resolusi PBB merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan.

(Rani Hardjanti)