DPR Didesak Segera Sahkan RUUK Yogyakarta

JAKARTA - Forum Aliansi Tahta untuk Rakyat mendesak Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Komisi II agar segera menyelesaikan rancangan itu dengan tetap berpedoman pada demokrasi dan berdasarkan UUD 1945. Mereka berpendapat mekanisme pemilihan gubernur harus dilakukan dengan pemilihan.
 
"Langkah ini untuk menghidari kecemburuan sosial sesama gubernur di Indonesia," ujar Koordinator Forum Aliansi Tahta Untuk Rakyat Arifin Wardiyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2011).
 
Arifin menjelaskan jika Sultan menjabat sebagai gubernur sekaligus, dikhawatirkan akan berdampak negatif dan menimbulkan kerumitan politik.
 
Forum Aliansi Tahta untuk Rakyat yang terdiri dari Forum Kota Cinta Sultan, Barisan Merah Putih Mataram, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UGM, dan HMI Cabang UGM akan mengikuti Rapat
Dengar Pendapat Umum dengan Komisi II DPR.
 
Rapat ini rencananya akan digelar pada pukul 10.00 WIB, namun hingga saat ini rapat belum juga dimulai.
 

(Insaf Albert Tarigan)