UU Keistimewaan DIY Bentuk Kompromi Pusat & Daerah

Fiddy Anggriawan , Okezone · Selasa 11 September 2012 13:44 WIB
https: img.okezone.com content 2012 09 11 339 688166 KukKRcGTxY.jpg Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai sebagai upaya kompromi antara Pemerintah Pusat dengan Kesultanan yang ada di Yogyakarta.

 

Ketua Kordinator Forum Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, M Luthfie Hakim menjelaskan UUK DIY sebagai bentuk kompromi, jadi memang seperti itulah yang namanya UU.

 

“Itu kan dibuat berdasarkan keputusan-keputusan yang penuh hikmah dan kebijaksanaan, bukan sekedar voting mayoritas. Saya kira model yang terjadi pada pembuatan UU Keistimewaan DIY itu sudah cukup mendekati keputusan dengan sifat kebijaksanaan," jelas Luthfie saat menghadiri silaturahim Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum se-Indonesia di Universitas Nasional, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

 

Hal ini, lanjut Luthfie, berarti pemerintah sudah legowo untuk tidak memaksakan pemilihan gubernur DIY. "Kemudian dari pihak Sultan juga tidak merasa terhina, terkucilkan atau terkerdilkan dengan harus verifikasi dulu ke DPRD," sambungnya.

 

Saat dikonfirmasi perihal salah satu syarat, yakni larangan berpolitik bagi Sri Sultan Hamengkubuwono X, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jaya Baya ini punya pemikiran lain.

 

"Kalau untuk orang-orang di luar Yogyakarta saya melihat mereka akan sepakat menganggap hal itu benar. Tapi, saya sebagai orang yang lahir dan besar di Yogyakarta berpikiran lain. Dulu kan Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu kan Golkar dan penerusnya Hamengkubuwono X juga Golkar. Mereka tidak pernah berfikir kalau orang Golkar, jadi biasa saja itu," simpulnya.

 

Kemudian saat dipertegas, apakah ada muatan lain dari pelarangan Sultan untuk berpolitik? Dia menjawab mungkin ada kaitannya dengan Pemilu 2014 mendatang. "Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan Pemilu 2014, segala sesuatunya ya bisa dihubungkan," tandasnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini