Pencairan Dana Keistimewaan DIY Masih Dipersulit
YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih dipersulit pemerintah pusat dalam mendapatkan dana keistimewaan yang menjadi haknya. Turunnya pun selalu telat, hingga tak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Demikian aspirasi yang mengemuka dalam diskusi bertajuk Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Keistimewaan DIY, yang diselenggarakan Jurusan Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Ruang Sidang AR. Fachrudin A, Kampus Terpadu, Bantul, Yogyakarta.
Beberapa tokoh pun diundang dalam diskusi tersebut, yakni Wakil Ketua DPD GKR Hemas; anggota DPD RI asal DIY, M. Afnan Hadikusumo; Anne Permatasari; dan Istiana.
Sebagai contoh sulitnya Pemda DIY mendapatkan dana keistimewaan, terlihat dari pencairan anggaran. Pada 2013 dana baru turun bulan November.
"Bagaimana menyerap anggaran ratusan miliar hanya untuk dua bulan?" kata GKR Hemas dalam diskusi tersebut.
Tahun 2014 masih mepet, turun bulan Mei. "Itu pun setelah Pemda DIY seperti mengemis pada Depdagri dan Kementerian Keuangan memenuhi persyaratan yang seabrek-abrek. Kalau enggak, enggak turun," lanjut permaisuri raja Yogya itu.
