Pencairan Dana Keistimewaan DIY Masih Dipersulit

Fiddy Anggriawan , Okezone · Jum'at 06 Februari 2015 11:57 WIB
https: img.okezone.com content 2015 02 06 340 1102232 pencairan-dana-keistimewaan-diy-masih-dipersulit-eV3wJ1hF4Q.jpg Sri Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas (foto: Okezone)

YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih dipersulit pemerintah pusat dalam mendapatkan dana keistimewaan yang menjadi haknya. Turunnya pun selalu telat, hingga tak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Demikian aspirasi yang mengemuka dalam diskusi bertajuk Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Keistimewaan DIY, yang diselenggarakan Jurusan Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Ruang Sidang AR. Fachrudin A, Kampus Terpadu, Bantul, Yogyakarta.

Beberapa tokoh pun diundang dalam diskusi tersebut, yakni Wakil Ketua DPD GKR Hemas; anggota DPD RI asal DIY, M. Afnan Hadikusumo; Anne Permatasari; dan Istiana.

Sebagai contoh sulitnya Pemda DIY mendapatkan dana keistimewaan, terlihat dari pencairan anggaran. Pada 2013 dana baru turun bulan November.

"Bagaimana menyerap anggaran ratusan miliar hanya untuk dua bulan?" kata GKR Hemas dalam diskusi tersebut.

Tahun 2014 masih mepet, turun bulan Mei. "Itu pun setelah Pemda DIY seperti mengemis pada Depdagri dan Kementerian Keuangan memenuhi persyaratan yang seabrek-abrek. Kalau enggak, enggak turun," lanjut permaisuri raja Yogya itu.

Setelah turun, dana bukan hanya tak dapat dimanfaatkan secara optimal, tapi juga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

"Regulasinya membatasi penyaluran yang berkorelasi pada peningkatan kesejahteraan. Misalnya, dana untuk kebudayaan diartikan secara sempit sebagai kesenian dan sejenisnya, hingga tidak mungkin untuk pendidikan dan kesehatan yang menjadi kunci kesejahteraan," tutur Istiana, mantan anggota DPRD DIY periode 2009-2014.

Muncul wacana dalam diskusi tersebut yang dilontarkan Istiana bahwa perlunya UU Keistimewaan DIY direvisi agar punya korelasi dengan kesejahteraan, atau setidaknya Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan pada daerah untuk menterjemahkan kata kebudayaan sebagai salah satu pilar keistimewaan, dari lima pilar yang ada.

Hasil akhir diskusi menyimpulkan, UU Keistimewaan DIY jelas ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat DIY, hal ini akan tercapai bila Pemerintah Pusat konsisten dengan kebijakannya yang mengukuhkan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa sekaligus konsekuensinya memberikan hak-haknya kepada Yogyakarta secara ikhlas.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini