KontraS: Gubernur dan Kapolda NTB Harus Diadili

JAKARTA - Belum juga tuntas masalah pembantaian petani di Mesuji, Lampung, kekerasan terhadap warga terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Akar masalahnya sama yakni perebutan lahan antara masyarakat adat dan pemilik modal.

Semakin memprihatinkan ketika aparat kepolisian yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat malah sebaliknya memberondong dengan peluru layaknya di medan perang.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan penempatan anggota Brimob untuk menghalau masa saja sudah salah. Karena Brimob bukan satuan pengamanan melainkan alat tempur Polri.

Dalam menjalankan tugas, lanjutnya, Brimob tidak punya kekuatan soft power. Mereka lebih mengutamakan angkat senjata. "Paradigma mereka, masyarakat mengacaukan keamanan. Kalau sudah begini, Polri sukses mentransformasi gaya TNI saat orde baru," kata dia saat berbincang dengan okezone, Minggu (25/12/2011).

Sisi lainnya, polisi juga sebagai lembaga penikmat praktek korup di negeri ini dengan cara menjadi bodyguard bagi pemilik modal.  Haris juga tidak yakin keberadaan masyarakat sipil mengancam aparat bersenjata.

"Penempatan Brimob sudah salah, seharusnya Dalmas yang berjaga. Karena Brimob tidak punya kekuatan soft power untuk menghadapi masyarakat," ungkapnya.

Kasus ini menunjukkan betapa miskinnya kemampuan institusi negara dalam menegakkan keadilan. Kata dia, Gubernur dan Kapolda setempat jelas sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas tewasnya dua orang warga dan 22 orang lainnya mengalami luka.

"Mereka (Kapolda dan Gubernur datang untuk membubarkan masa bukan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, ini terlihat seperti centeng pengusaha saja," ujarnya.

Gubernur harus diadili karena tidak menampung aspirasi masyarakat sedangkan Kapolda jelas sebagai pemberi perintah untuk menghalau masyarakat dengan senjata.

Kejadian ini, tambahnya, sungguh tidak masuk akal. Masyarakat adat yang sudah puluhan tahun tinggal di sana ingin disingkirkan begitu saja. Kedepan, masih banyak kasus serupa yang siap meledak.

"Tanah ita digadaikan pemerintah kepada pengusaha yang tidak profesional tanpa memikirkan akses kehidupan masyarakat lokal," kata pria berkacamata ini. (tri)

(Muhammad Saifullah )