KPK Nilai APBD-P Dijadikan Modus Korupsi Kepala Daerah

JAKARTA- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sering digunakan sebagai modus untuk melakukan korupsi oleh kepala daerah di sejumlah wilyah.

"Ada demoralisasi secara masif di daerah-daerah sehingga APBD itu melalui kebijakan APBD Perubahan itu sering kali di sejumlah tempat dijadikan modus untuk penyalahgunaan wewenang," kata Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas saat ditemui wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Menurut Busyro, mengedepankan integritas merupakan salah satu kunci penanggulangan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

"Selain integritas, sistem yang dibangunnya pun harus mendukung Sumber Daya Manusianya, serta kontrol itu hal penting," terang Busyro kembali.

Tidak hanya itu saja, pencegahan juga harus dimulai dari keluarga. 

"Pencegahan harus dimulai dari keluarga dan masyarakat, sehingga masyarakat nanti akan kita berikan piloting bagaimana mengontrol APBD di daerah masing-masing," jelas Busyro.

(Carolina Christina)