Negara Rugi Kalau KPK dan Polri Terus Bertengkar

JAKARTA - Ketidakharmonisan antara Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan Polri dalam penangan kasus simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri tak kunjung membaik. Kedua belah pihak, tampak saling mengklaim jika lembaga merekalah yang berhak mengusut tuntas kasus yang menyeret beberapa perwira tinggi Kepolisian.

Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika menyatakan, negara akan rugi jika aparatur penegak hukumnya saling bertengkar. Dia menambahkan, sebaiknya ada kedewasaan antara kedua institusi tersebut, baik KPK atau Polri.

"Kalau semua lembaga penegak hukum yang kita miliki, yakni Polri, Kejaksaan Agung dan KPK saling bertengkar maka negara ini yang rugi," ungkap Pasek kepada Okezone, Selasa (7/8/2012).

Sementara itu, saat dikonfirmasi tentang situasi KPK-Polri yang terkesan tidak mau mengalah dalam menangani kasus simulator SIM, Ketua DPP Partai Demokrat ini mengatakan itu merupakan sebuah dinamika dalam perkembangan hukum di Indonesia.

"Mari ini dicari jalan keluarnya, salah satunya adalah sinergi antara keduanya. Daripada saling ego, nanti koruptornya tidak tertangkap dan kasus korupsi tidak akan tuntuas diberantas," terangnya.

Politisi Demokrat asal Bali ini juga tidak setuju, dengan pernyataan ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra yang seolah mempolitisasi ketidakharmonisan KPK-Polri, dengan mengatakan, "Kalau Presidennya punya kewibawaan, tentu bisa berbicara kepada kedua institusi ini, pada Kapolri maupun KPK. Walaupun KPK bukan bawaan presiden."

Menurutnya, perbedaan pendapat antara KPK-Polri itu sudah masuk pro Justicia, karena sudah dalam tahap penyidikan. Sehingga, Presiden tidak boleh intervensi.

"Oleh karena itu, Presiden tidak boleh dibawa dan dikaitkan untuk melakukan intervensi dalam kasus Simulator SIM tersebut. Kalau ada sengketa antara keduanya, sebaiknya diselesaikan dengan baik dan jangan dikaitkan dengan ranah politik," simpulnya.

(Risna Nur Rahayu)