Pemilukada Acapkali Bikin Pengusaha Serba Salah

JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit, menegaskan, perhelatan pemilukada seringkali membuat pengusaha serba salah. hal tersebut lantaran menjelang pemilukada para incumbent meminta dana.

Jika ditolak, dikhawatirkan mempersulit pengusaha. Sementara jika diberi, maka pengusaha akan dituduh menyuap.

"Kami dalam posisi dilematik. Untuk melancarkan usaha, akhirnya tidak memberi uang ke bupati salah, memberi pun salah bisa-bisa kami duduk di sini (jadi terdakwa-red)," kata Ketua Apindo Anton J. Supit, di Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Anton Supit menuturkan, pengusaha seringkali dipersulit terutama dalam hal perizinan. Bahkan izin yang sudah keluar pun bisa diberikan kepada investor lain. Hal ini menimbulkan tumpang tindih lahan. Ironisnya, pemerintah daerah cenderung cuci tangan setiap terjadi perselisihan.

"Makin terpencil daerahnya tingkat kesulitan pengusaha makin pelik. Bukan cuma usahanya, tapi masalah akibat pemerintah daerahnya juga," ungkapnya.

Anton Supit mengatakan pengusaha Hartati Murdaya adalah salah satu korban dari otonomi daerah yang tidak memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Hartati dinilai sebagai investor yang menjadi pioner mengembangkan daera terpencil Buol dengan membangun perkebunan kelapa sawit yang memberi penghidupan bagi puluhan ribu rakyat Buol.

"Tapi faktanya Hartati sebagai pionir investasi di daerah justru mendapat perlakuan sangat tidak enak, ketidakpastian hukum menciptakan persaingan tidak sehat," ucapnya.

(K. Yudha Wirakusuma)