Eksekusi Susno Tayangan yang Tak Pantas Ditonton

JAKARTA - Gagalnya Kejaksaan mengeksekusi terpidana kasus korupsi PT Salmah Arwana dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat, Komjen Pol Purn Susno Duadji, merupakan sebuah peristiwa yang ironis.

Pasalnya, Kejaksaan yang merupakan badan eksekutif yang seharusnya mengeksekusi justru berhadapan dengan alat negara, yang tak lain adalah Kepolisian.

"Ini adalah ironi yang paling ironis dalam penegakan hukum di negeri ini. Tidak ada yang lebih buruk lagi dari situasi ini," ujar Politikus Partai Golkar, Hajrianto Tohari, dalam pesan singkatnya, Kamis (25/4/2013).

Lebih ironis lagi, lanjut Hajrianto yaitu jaksa bisa kehilangan kemampuan eksekutorialnya ketika harus mengeksekusi seorang terpidana.

"Saya rasa benar bahwa para penyelenggara negara di negeri inilah yang justru menjadi bagian dari masalah. Alih-alih menjadi solusi, justru menjadi masalah. Benar-benar kacau balau dan amburadul perkembangan negara kita ini," tuturnya.

Hajrianto mengira sengketa antar lembaga penegak hukum, tidak akan terjadi lagi setelah sebelumnya terjadi pada saat penanganan kasus pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korlantas Polri. Saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian bersitegang terkait siapa yang pantas memproses kasus itu. Sebelum itu, kasus Cicak versus Buaya pada era pemimpin sebelumnya.

"Tetapi ternyata kini masih juga terjadi lagi. Benar-benar kita ini tidak bisa belajar dari kesalahan, dan karena itu tidak pernah bisa menjadi lebih baik," katanya.

Jika terus terjadi hal seperti ini, Hajrianto menduga hingga kiamat pun Indonesia tidak akan pernah menjadi lebih baik dan maju. "Akal sehat sudah tidak berjalan lagi di bidang penegakan hukum. Aparat penegak hukum justru menjadikan hukum sebagai akrobat yang ironisnya tidak lucu untuk ditonton," tutupnya.

(K. Yudha Wirakusuma)