Banggar Kunci Pembahasan Proyek di DPR

JAKARTA - Komisi III DPR mengaku tidak pernah membahas tentang pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri. Pasalnya, anggaran yang digunakan untuk pengadaan itu berasal dari Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Meskipun demikian, tetap saja seluruh anggaran yang akan digunakan oleh mitra kerja DPR harus mendapat persetujuan dari DPR.

"Semua anggaran tidak ada yang off, on semua. Jadi, semua harus persetujuan legislatif," kata Anggota Komisi III, Dimyati Natakusumah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Biasanya kata dia, mekanisme pengajuan persetujuan anggaran di DPR berawal dari pembahasan di komisi yang kemudian akan dilanjutkan pembahasanya di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dimyati tidak menjelaskan secara rinci terkait mekanisme pembahasan pengadaan Simulator. Yang pasti, kata dia, seluruh proyek bisa saja langsung dibahas di Banggar tanpa melalui pembahasan di komisi.

"Intinya harus mendapat persetujuan DPR, mau langsung bypass juga boleh. Tidak harus mekanisme tiap komisi. Yang membahas komisi atau Banggar kan yang penting itu dibahas. Kan bisa langsung digarap Banggar juga," tandasnya.

(Rizka Diputra)