JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan jika penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi bukan lah awal dari desakan agar partai berbasis Islam itu keluar dari Setgab Koalisi.
"Sebelum itu (kenaikan BBM) sudah muncul desakan. Wajar lah mungkin mereka punya kepentingan politik, sehingga mereka punya kesempatan mengisi kursi itu," kata Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2013).
Dia mengatakan, hingga saat ini memang belum ada konskuensi politik terkait pembangkangan PKS. Kendati demikian, jika memang didepak dari Setgab Koalisi, PKS sudah siap.
"Posisi PKS masih tetap menunggu. Tapi dibawah, PKS tetap bekerja termasuk membantu masyarakat imbas kenaikkan BBM. PKS tidak pernah mendesak dan meminta (keluar). Karena dari awal kami sadari ada konsekuensi politik," katanya saat ditemui
Mahfudz meminta kepada Parpol lain yang mendesak PKS keluar dari Setgab Koalisi memahami kontrak politik yang ada. Pasalnya, ketika mereka memahami mestinya tidak perlu berkomentar dan mendorong PKS keluar.
"Kalau masih seperti itu, ya berarti syahwat politik mereka enggak bisa dibendung lagi. Ini nyata terlihat. Syahwat politik kami urusan mereka," pungkasnya.
(Tri Kurniawan)