FPI Bantah Lakukan Sweeping

YOGYAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) secara tegas membantah melakukan aksi sweeping saat insiden bentrok terjadi di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah pada Kamis, 19 Juli 2013. Sebab, ormas Islam garis keras ini sedang melakukan pawai simpatik pada bulan Ramadan tahun ini.

"Kami tidak melakukan sweeping, bukan tugas kewenangan kami melakukan sweeping. Tidak benar jika FPI dikabarkan melakukan sweeping," kata Ketua DPW FPI Temanggung, Burhanudin dalam keterangan pers, Minggu (21/7/2013).

Keterangan pers ini dilakukan di Markas Besar FPI DIY-Jateng yang juga tempat tinggalnya Ketua FPI DIY-Jateng, Bambang Tedi di Jalan Wates, Gamping, Sleman, DIY. FPI menepis jika diberitakan melakukan aksi sweeping.

Aksi simpatik itu dilakukan pada Rabu dan Kamis (18-19/7/2013). FPI sudah memberitahukan aksi simpatik itu ke Polsek dan Polres Kendal. Sehingga, aksi simpatik itu terpantau pihak kepolisian.

Pihak kepolisian, lanjutnya, meminta agar saat pawai tidak dilakukan dengan mengerahkan massa yang banyak. Alasan kenyamanan pengguna jalan menjadi penyebab polisi meminta agar pawai dilakukan seminimal mungkin massa aksi.

"Kita tidak banyak, hanya sekitar 80 orang. Banyak anak kecil dan pelajar dari rombongan keluarga FPI. Niat kita pawai simpatik, ini bulan Ramadan, ayo sama-sama hindari bentuk-bentuk kemaksiatan di masyarakat. Tetapi, rombongan kita yang tengah pawai di belakang dilempar batu," jelasnya.

"Kalau niat kita bentrok, sweeping, pasti kita persiapkan semuanya. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan nawaitu (niat) kita melakukan pawai simpatik," paparnya.

Burhan mengakui menemukan kemaksiatan dalam pawai tersebut. Diantaranya, penjualan nomor togel yang menjamur di sepanjang perjalanan pawai di lokasi bentrok.

Sementara Bambang Tedi, meminta aparat kepolisian untuk mengusut kasus ini. FPI siap membantu polisi untuk menangkap siapa yang sudah melakukan tindakan premanisme di Temanggung tersebut.

"Kita siap bantu polisi menangkap preman yang melakukan pengrusakan. Mereka sudah melakukan tindakan pelanggaran hukum, harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

(Misbahol Munir)