Parlemen Inggris Tolak Serangan ke Suriah

LONDON - Perdana Menteri Inggris David Cameron harus melupakan rencana serangan militer ke Suriah. Hal itu harus diterima Cameron, setelah Parlemen Inggris menolak untuk memberikan izin melakukan serangan tersebut.

Inggris bersama dengan Amerika Serikat (AS) berencana untuk melakukan intervensi militer ke Suriah, menyusul dugaan penggunaan senjata kimia oleh pasukan Suriah terhadap warganya. Namun hingga kini rencana tersebut masih tertunda menyusul dilakukannya penyelidikan atas kebenaran dugaan tersebut.

Pukulan telak untuk kewenangannya, PM Cameron hanya mendapatkan 272 dukungan suara. Sementara 285 suara lainnya memilih untuk menolak rencana intervensi itu. Cameron pun kalah hanya dengan selisih 13 suara.

Kekalahan Cameron ini tidak lepas dari adanya suara Partai Konservatif,-tempat Cameron bernaung- yang bergabung dengan pihak oposisi Partai Buruh untuk menolak serangan itu. Dari total suara yang dikumpulkan oleh Partai Buruh, mereka menemukan 30 anggota Partai Konservatif membelot menolak serangan.

Pada awalnya kubu Cameron merasa aman setelah amandemen dari Partai Buruh dikalahkan dalam pemungutan suara pertama, dengan 332 suara melawan 220 suara. Namun pada pemungutan suara final, semua itu berubah.

Seorang anggota parlemen langsung berteriak "mundur" setelah hasil pemungutan suara dibacakan Ketua Parlemen. PM Cameron pun menyatakan dirinya akan menghormati keputusan parlemen, yang mengartikan Inggris tidak akan turut serta dalam serangan militer terhadap kekuasaan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Jelas sekali ditunjukkan, Parlemen Inggris, yang merefleksikan suara rakyat Inggris, tidak ingin melihat militer Inggris (terlibat di Suriah). Saya menghormati hal tersebut dan pemerintah akan bertindak seperti yang sudah dimandatkan," ujar Cameron, seperti dikutip Guardian, Jumat (30/8/2013).

Ketika ditanya oleh pimpinan Partai Buruh Ed Miliband, agar PM Cameron tidak menggunakan hak prerogratifnya untuk memaksakan keterlibatan Inggris, Cameron memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. Cameron menjamin pihaknya akan menghormati keputusan parlemen.

(Fajar Nugraha)