JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, berdalih maraknya kasus korupsi yang menyeret kader Golkar sebagai bentuk penerapan aplikasi hukum terhadap para koruptor yang sudah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Ini negeri yang sedang mempraktekan hukum yang tegas dan keras. Sekarang pun definisi korupsi kita perluas. Dulu kan pendek, sekarang diperluas. Ini dialami semua partai politik. Kita tetap berkomitmen semua menuju era untuk berbenah diri," kata Priyo dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertema Tahun Politik yang Menggelitik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/1/2014).
Priyo menuturkan, partai berlambang pohon beringin itu tengah menyiapkan konsolidasi yang selama ini dilakukan dengan baik karena Golkar bertumpu pada instrumen dan mesin partai.
"Kepemimpnan Golkar relatif merata. Ini salah satu keuntungan Golkar. Kita akan berbenah diri, bersih-bersih. Ini komitmen kerakyatan Golkar," terang Priyo.
Terkait penahan Atut, kata Priyo, Golkar tetap akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Intinya bagi siapa pejabat negara posisi apapun, kalau mendapatkan langkah awal tindakan hukum, yang bersangkutan harus menunggu terdakwa, dan baru nonaktif. Tetapi kalau KPK sudah bergerak lebih jauh, sudah tentu undang-undang akan kita taati," tukasnya.
(Rizka Diputra)