CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott terus membela kebijakan mendepak pencari suaka yang ingin mendarat di negaranya. Abbott bahkan membandingkan sikap diamnya atas kebijakan tersebut sesuai dilakukan karena sama seperti masa perang.
"Jika kita dalam kondisi perang, tentunya tidak akan memberikan informasi yang akan digunakan oleh musuh hanya karena rasa ingin tahu," ujar Abbott, seperti dikutip Guardian, Jumat (10/1/2014).
Ketika melakukan wawancara dengan program Wake Up dari stasiun televisi Ten, PM Abbott membantah adanya sikap tidak transparan dari pemerintah mengenai pembelian 16 kapal penyelamat yang akan digunakan oleh para pencari suaka untuk didepak ke dalam wilayah Indonesia.
"Rakyat hanya ingin para pencari suaka ini berhenti datang (ke Australia) dan itu sebenarnya yang mereka inginkan. Ini yang menjadi alasan saya," lanjut Abbott.
"Bila menghentikan kapal (pencari suaka) berarti dikritik karena tidak memberikan informasi yang nantinya akan digunakan oleh penyelundup manusia, saya tidak peduli. Kita terus berpacu dengan para penyelundup ini," tegasnya.
Abbott juga ditanya mengenai kondisi yang terjadi di dalam penampungan dari para pencari suaka yang berhasil menggapai Negeri Kanguru. Dirinya merasa yakin penanganan para pencari suaka dilakukan secara manusiawi.
"Saya yakin kami mengorganisir penampungan ini dengan secara kompeten dan manusiawi," lanjut Abbott.
Setelah Indonesia menghentikan kerja sama penanganan pencari suaka, Australia pun menerapkan kebijakan turn-back yang berarti mengirimkan kembali para pencari suaka ke negara transit dalam hal ini, Indonesia. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara transit bagi para pencari suaka yang ingin ke Australia.
Guna memuluskan kebijakan ini, Pemerintah Abbott membeli sekira 16 kapal penyelamat. Kapal-kapal tersebut bisa membawa para pencari suaka dan kemudian memindahkannya kembali ke Indonesia, bila kapal yang mereka tumpangi sudah tidak bisa digunakan.
(Fajar Nugraha)