Mendagri Diminta Desak SBY Terbitkan Perppu Atasi Kasus Atut & Hambit

JAKARTA - Pernyataan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait kasus Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan rencana pelantikan Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bimtih dinilai hanyalah bentuk kegelisahan.  
 
Sebagaimana diketahui, keduanya tersangkut kasus dugaan suap dalam pemilukada di daerah masing-masing. KPK pun telah menetapkan mereka sebagai tersangka.
 
"Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu memang hanya menyebutkan, pemimpin daerah bisa dilengserkan dari kursi jabatannya saat ditetapkan menjadi terdakwa," ujar Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis kepada Okezone, Rabu (15/1/2014) malam.
 
Sebab itu, untuk dapat menyelesaikan dua masalah itu, Margarito menyarankan agar Gamawan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
 
"Yang bisa menyelesaikan masalah ini, ya hanya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dari SBY. Karena memang tidak ada dasar hukum atas masalah itu," terangnya.
 
Sebagaimana diketahui, Gamawan berkeinginan agar Atut segera lengser dari kursi jabatannya. Sedangkan dalam kasus Hambit, dia mengatakan bahwa rencana Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, melantik Hambit untuk kemudian dinonaktifkan sebagai langkah yang tepat.

(Misbahol Munir)